Pemerintah diprotes habis-habisan karena menonaktifkan 13,5 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Seperti yang sudah-sudah, protes harus sampai viral dulu, baru pemerintah bergerak membenahi. Kepesertaan belasan juta warga itu akhirnya direaktivasi, tak lupa dengan memberi dalih soal pemutakhiran data nasional oleh Kementerian Sosial.
Dampak buruk kekacauan ini ditanggung warga miskin yang harusnya dilindungi negara, dibayar lewat kepanikan ratusan pasien gagal ginjal yang tak dapat mengakses layanan cuci darah. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menemukan setidaknya 150 kasus di berbagai daerah seperti Banten, Bekasi, Cirebon, Yogyakarta, Aceh, Kendari hingga Papua. Tercatat ada 200 ribu lebih pasien cuci darah berdasarkan data Kementerian Kesehatan, mayoritas bergantung pada skema PBI.
Dampak nyata serupa juga dialami warga miskin lain yang sedang berjuang melawan penyakit-penyakit berat berbiaya mahal. Kasus tersebut seolah menguatkan pernyataan miris bahwa orang miskin dilarang sakit.
Apa yang salah dari kasus BPJS kali ini? Mengapa persoalan klasik seperti pendataan tak kunjung ketemu solusi? Bagaimana mengurainya?
Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama Sekjen Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Peter Petrus Hariyanto dan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar.

Publik patut curiga dengan keikutsertaan Indonesia di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak ada penjelasan gamblang dari pemerintah soal langkah ini. Padahal, ada dana APBN yang bakal digunakan untuk membayar iuran sebagai anggota Dewan Perdamaian sebesar 1 juta dollar AS atau setara 17 triliun rupiah. Pemerintah meredam protes dengan memberi narasi bahwa iuran bersifat sukarela dan bisa dicicil.
Peluang publik mengkritisi kian tertutup setelah Prabowo menggelar rangkaian pertemuan dengan sejumlah pimpinan ormas keagamaan, mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, anggota DPR, hingga akademisi. Banyak yang berbalik mendukung, memaklumi, atau melunak soal keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian.
Apa sebenarnya Dewan Perdamaian bentukan Trump ini? Tepatkah langkah yang diambil Presiden Prabowo? Apakah selaras dengan sikap politik luar negeri Indonesia? Apa saja konsekuensinya bagi Indonesia?
Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana.

Tragedi anak 10 tahun (YBR) tewas bunuh diri di Ngada, NTT sungguh menyayat hati. Dia putus asa karena ibunya tak mampu membelikan buku dan pena seharga Rp10 ribu. Belakangan terungkap keluarga YBR hidup miskin, tetapi tak mendapatkan bantuan sosial. Beasiswa Program Indonesia Pintar yang mestinya YBR terima pun tak bisa disalurkan karena alasan administrasi. Sementara, YBR harus membayar uang sekolah sebesar Rp1.220.000 per tahun, ibunya baru bisa mencicil Rp500.000. Setiap hari sepulang sekolah, guru selalu mengingatkan ke semua siswa yang masih kurang bayar soal kewajiban ini.
Kematian YBR melukai rasa kemanusiaan. Tragedi tersebut mematahkan narasi "wah" pemerintah soal keberhasilan proyek beranggaran jumbo MBG, juga menumpulkan klaim soal angka kemiskinan turun.
Masalah klasik soal akurasi data kemiskinan turut tersingkap. Luputnya keluarga YBR dari daftar penerima bantuan sosial menunjukkan bobroknya sistem pendataan di tingkat desa atau daerah (DTKS).
Siapa saja yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini? Mengapa sistem sosial dan pendidikan kita gagal mencegahnya? Pembenahan seperti apa yang harus segera dilakukan agar anak-anak rentan seperti YBR bisa mendapat perlindungan?
Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama Pemerhati Anak dan Pendidikan, Retno Listyarti.

Permasalahan sampah, terutama di perkotaan, kian bikin gerah. Beberapa pemda, seperti Tangerang, Yogyakarta, dan Bali, buka-tutup TPA karena tak sanggup lagi menampung sampah baru.

Indonesia darurat sampah sudah disuarakan dari dulu, tetapi belum ada perubahan signifikan soal tata kelola persampahan. Sekitar 65 persen dari total 481 TPA masih menerapkan open dumping atau penumpukan sampah di lahan terbuka. Total timbulan sampah 2025 diperkirakan mencapai 23 juta ton berdasarkan data sementara Kementerian Lingkungan Hidup. Dari jumlah tersebut, sampah yang terkelola hanya berkisar 35 persen atau 8,2 juta ton saja. Seluruh TPA diperkirakan bakal penuh atau overcapacity pada 2028.

Hal ini disinggung Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di hadapan para kepala daerah se-Indonesia dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor. Di forum itu Prabowo mendeklarasikan perang melawan sampah. Strateginya dengan menggulirkan 34 proyek waste-to-energy, berupa pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Apakah proyek tersebut adalah solusi darurat sampah?
Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama Zero Waste Campaigner Greenpeace Indonesia Ibar Akbar.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mulai dibahas Komisi III DPR bersama Badan Keahlian DPR sejak pertengahan Januari lalu. RUU ini masuk prioritas legislasi nasional di 2026.
Nasibnya terkatung-katung hampir dua dekade sejak diusulkan pada masa pemerintahan Presiden SBY. Desakan agar rancangan tersebut segera dibahas dan disahkan terus menguat, termasuk saat demo akbar Agustus 2025 lalu. Harapannya bisa menjadi terobosan dalam upaya pemberantasan korupsi.
Urgensi ini menilik laporan pemulihan aset Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2020–2024 yang mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Capaian yang sangat kecil dibanding kerugian negara yang pada 2024 saja ditaksir Rp45,7 triliun. Artinya, ada celah besar antara uang yang dirampas koruptor dengan nominal yang kembali ke kas publik.
Di sisi lain, banyak catatan atas draf regulasi ini, misalnya, potensi penyalahgunaan wewenang, salah sita, alat represi politik, hingga rentan pelanggaran HAM. Berbagai catatan tersebut berulang kali muncul tanpa arah penyelesaian yang jelas.
Mengapa begitu sulit mengegolkan RUU Perampasan Aset? Siapa saja yang bakal dirugikan jika skema perampasan aset disahkan? Apakah RUU ini layak didukung sebagai terobosan baru pemberantasan korupsi? Bagaimana peluangnya disahkan di 2026?
Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama eks-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang.

Sungguh beralasan ketika banyak orang menyebut ruang kebebasan berekspresi kian menyempit. Kasus komika Pandji Pragiwaksono adalah bukti nyata bagaimana hukum dijadikan alat memberangus kritik. Pandji diperkarakan ke Polda Metro Jaya atas komedi tunggalnya "Mens Rea" yang menyinggung banyak pihak. Sudah 6 laporan yang masuk ke polisi dengan menggunakan KUHP baru, pasal penghasutan dan penghinaan agama. Per Kamis (29/01), sebanyak 10 orang yang meliputi pelapor dan saksi telah dimintai keterangan.
Kasus Pandji bukanlah kasus kriminalisasi pertama terhadap pekerja seni, dan kemungkinan besar bukanlah yang terakhir. LSM KontraS mencatat sepanjang 2025, ada 76 kasus pelanggaran kebebasan berkesenian dan berekspresi, dengan aparat polisi sebagai pelaku utama.
Bagaimana nasib kebebasan sipil ke depan? Adakah celah aman bagi warga untuk tetap bersuara?
Nah, kita akan bahas topik ini bersama Aktivis Kemanusiaan sekaligus Putri Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Inaya Wahid.

Anggaran belanja pendidikan di APBN 2026 yang didistribusikan melalui 23 kementerian dan lembaga, mencapai Rp470,4 triliun. Sebanyak Rp223,5 triliun atau 47,5 persennya masuk ke Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya.
Sementara, jika dibanding dengan total keseluruhan anggaran pendidikan 2026 yang mencapai Rp769,1 triliun, MBG mencaplok sekitar 29 persennya.
Ditilik dari sisi pelaksanaannya, MBG tak pernah surut dari masalah. Di awal tahun, terjadi kasus keracunan massal dengan jumlah korban mencapai 1.200-an siswa. Belum lagi soal celah potensi korupsi dan berbagai persoalan lain.
Layakkah MBG mendapat porsi anggaran sejumbo itu? Bagaimana dampaknya ke prioritas lain di sektor pendidikan, seperti kesejahteraan guru? Bagaimana nasib mutu pendidikan Indonesia ke depannya?
Nah, kita akan bahas topik ini bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji dan Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Betta Anugrah.

Dua bulan pascabencana Sumatra, ratusan korban belum ditemukan dan pemulihan berjalan lamban. Ratusan ribu warga terpaksa bertahan di tenda pengungsian, lantaran hunian sementara (huntara) yang siap ditempati belum mencapai 1.000 unit. Mengapa proses penanganan dan pemulihan tersendat? Bagaimana kinerja Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dibentuk Presiden Prabowo?
Di sisi lain, negara mulai mengejar pertanggungjawaban korporasi yang merusak lingkungan, bagian dari penyebab bencana ekologis Sumatra. Enam perusahaan digugat dengan nilai Rp4,8 triliun, dan 28 izin usaha dicabut, termasuk PT Toba Pulp Lestari. Padahal, desakan pencabutan izin sudah disuarakan selama puluhan tahun oleh masyarakat adat dan pegiat lingkungan. Apakah upaya penindakan dan langkah hukum ini cukup?
Di Ruang Publik kita akan bahas topik ini bersama Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Dr. Avianto Amri, ST, MRes dan Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI Uli Arta Siagian.